Home / Prosedur Permintaan Kartu Kesehatan

Prosedur Permintaan Kartu Kesehatan

(klik gambar untuk memperbesar)

(unduh formulir permintaan Kartu Kesehatan di sini)

Kartu Kesehatan merupakan salah satu kelengkapan persyaratan administrasi rawat inap untuk digunakan di Rumah Sakit mitra Yayasan Unpar yang diperuntukkan bagi pegawai tetap 36 jam. Adapun Tahapan yang harus dilakukan dalam permintaan kartu kesehatan, yaitu :

Unit Kerja:

  1. Bagi pegawai yang belum mendapatkan Kartu Kesehatan, dapat mengisi Formulir Permohonan Kartu Kesehatan yang ditujukan kepada Biro Pengembangan Modal Insani;
  2. Bagi pengajuan untuk pasangan pegawai yang sudah bekerja dan telah memiliki kartu BPJS Kesehatan dari Unpar harus melampirkan Surat Pernyataan dari institusi tempatnya bekerja yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mendapat fasilitas kesehatan apapun (surat asli dan cap basah);
  3. Bagi pengajuan pasangan pegawai yang tidak bekerja harus melampirkan surat pernyataan tidak bekerja.
  4. Pegawai menyiapkan Usulan sebanyak 2 lembar;
  5. Pegawai yang bersangkutan menyerahkan Formulir Permohonan kepada bag. Kepegawaian unit kerja terkait;
  6. Kepegawaian unit kerja menindaklanjuti dengan memintakan tanda tangan Pimpinan Unit kerja dan mengirim Form Permohonan Kartu Kesehatan yang asli kepada Biro Pengembangan Modal Insani (salinannya sebagai arsip di unit kerja masing-masing pegawai).

Biro Pengembangan Modal Insani:

  1. Menerima Form Permintaan Kartu Kesehatan dari pegawai yang bersangkutan melalui unit kerja masing-masing;
  2. Memeriksa kelengkapan berkas untuk proses permintaan Kartu Kesehatan;
  3. Mengirimkan Form Permintaan Kartu Kesehatan beserta berkas-berkas yang diperlukan kepada Kantor Yayasan untuk diproses lebih lanjut.

Kantor Yayasan:

  1. Menerima Form Permintaan Kartu Kesehatan & kelengkapan berkas dari Biro Pengembangan Modal Insani;
  2. Kantor Yayasan memproses penerbitan Kartu Kesehatan bagi pegawai/ tanggungan;
  3. Menerbitkan Kartu Kesehatan Pegawai/Tanggungan dan mengirimkan ke Biro Pengembangan Modal Insani untuk diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan.