Divisi Kesejahteraan Pegawai

1. BPJS KESEHATAN

Berkaitan dengan Program Pemerintah dalam meningkatkan layanan Kesehatan. Pemerintah melakukan transformasi dalam bidang kesehatan yang semula adalah PT. Askes (Persero) dengan cakupan peserta dari kalangan PNS, TNI/POLRI dan pensiunan. Terhitung mulai tanggal  1 Januari 2014 berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut Yayasan Universitas Katolik Parahyangan mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan kategori Pekerja Penerima Upah (PPU).

Dalam BPJS Kesehatan yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan, diantaranya yaitu :

Terhitung sejak Yayasan Unpar ikut dalam program BPJS Kesehatan, maka seluruh layanan kesehatan Pegawai Unpar wajib menggunakan alur/prosedur BPJS Kesehatan :

A. Prosedur Pendaftaran Sebagai Peserta BPJS Kesehatan

B. Prosedur Perubahan Data Peserta BPJS Kesehatan

C. Prosedur Pencetakan Kembali Kartu Peserta BPJS Kesehatan (Karena Hilang/Rusak)

D. Prosedur Permintaan Kartu Kesehatan

E. Prosedur Permohonan Surat Jaminan Manfaat Koordinasi (BPJS KESEHATAN)

Catatan :  
untuk alur rujukan (berjenjang, rawat jalan, rawat inap dan IGD) dapat berubah sewaktu waktu mengikuti perubahan dari Rumah Sakit Mitra dan BPJS Kesehatan langsung. Kiranya setiap pegawai dapat selalu mengupdate informasi tersebut sehingga tidak mengalami kesulitan pada saat melakukan layanan kesehatan.

2. CUTI PEGAWAI

Bagi pegawai yang telah memiliki masa kerja minimal genap 1 (satu) tahun penuh, maka pegawai tersebut berhak mendapatkan cuti sebanyak 12 hari sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Yayasan no : II/92-06/18-SK tentang Peraturan Cuti Tahunan dan Cuti Besar :

A. Alur Cuti Pegawai

 

3. Bantuan Pinjaman Dana Perumahan

Sebagai wujud komitemen Yayasan Universitas Katolik Parahyangan dalam mendukung kesejahteraan pegawai maka diterbitkannya Peraturan Pengurus Yayasan No. 13 Tahun 2019 tentang Bantuan Pinjaman Dana Perumahan Kepada Pegawai Tetap di Universitas Katolik Parahyangan dengan sistem pinjaman dana tanpa bunga dalam pengadaan rumah pegawai sebagai tempat tinggal .

Bantuan Pinjaman Dana Perumahan bukan hak otomatis setiap pegawai,  namun bersifat bantuan yang dinilai paling membutuhkan, untuk realisasi BPDP Tahun 2020 akan dimulai terhitung bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2020.

A. Pengisian Surat Pernyataan dan Penilaian Pegawai

B. Surat Penyerahan Pernyataan dan Penilaian Pegawai